Sebuah Catatan Kecil

Tampilan aplikasi belajar bahasa asing Rosetta Stone via Website Udah beberapa bulan terakhir gw nyoba aplikasi belajar bahasa asing paid lifetime access. Iseng-iseng nyoba beberapa bahasa besar dunia yang banyak penuturnya secara global kayak Arab, Mandarin, Jepang, Perancis, Jerman & Spanyol. Gw research kecil-kecilan sebagai orang awam yang bukan ahli bahasa. Googling ke sumber-sumber linguistik & sedikit referensi dari ChatGPT, ada 3 parameter dasar bahasa yang gw bandingin : 1.       Homofon (diucapkan sama, tapi tulisan beda, artinya beda) -> banyak di bahasa Mandarin, Perancis, Jepang, Spanyol, Inggris (contohnya : Sun = matahari, Son = anak laki2).   2.       Homograf (tulisan sama, tapi diucapkannya beda, artinya beda -> banyak di bahasa Jepang (contoh : 大きい → おおきい ( ōkii ) = besar, 大学 → だいがく (daigaku)= universitas. 大 yang pertama dibaca oo, yang kedua dibaca dai) & bahasa Arab* Gundul ya...

Tulisan gw sebelumnya tentang alternatif sistem pemerintahan di Indonesia bisa dibilang terlalu muluk-muluk. Mulai dari perubahan dari full-presidensil ke semi-presidensial dua eksekutif Presiden dan Perdana Menteri, desentralisasi kuat dengan adanya  Presiden Provinsi-Gubernur Provinsi, hingga DPR-Senat menggunakan staggered-term, dll. Rasanya terlalu jauh dibanding keadaan Indonesia saat ini. Alternatif kedua akan jauh lebih sederhana, tetap di dalam kerangka full-presidensil, tetapi mempertegas fungsi dari masing-masing Trias Politika. Berikut penjelasannya : 1. Presiden Murni sebagai eksekutif, tidak lagi ikut membahas undang-undang bersama di Parlemen (dengan DPR & Senat) dan Presiden mempunyai hak veto terhadap Undang-Undang yang diloloskan Parlemen. 2. Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipertegas fungsi legislatifnya setara Senat atau upper house. Tidak hanya terkesan simbolik urusan Pusat dengan Daerah masalah kebudayaan, dsb. Undang-Undang yang dilo...

Akhir Agustus kemarin ada demo besar-besaran di seluruh penjuru negeri. Demo tersebut terjadi karena di tengah-tengah kesulitan hidup yang dialami oleh rakyat, gaji para anggota dewan justru jauh di atas rata-rata nasional. Demo yang berlangsung selama beberapa hari turut memakan korban jiwa. Turut berbela sungkawa dan doa yang terbaik untuk para korban. Akibat peristiwa demo besar-besaran tersebut, gw jadi sedikit mempelajari Sistem Pemerintahan di Indonesia yang menganut full-presidensil, tapi anehnya di sistem ini seharusnya Presiden terpisah jelas dari legislatif dan mempunyai veto terhadap undang-undang yang diloloskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Majelis Rendah) DPR malah ikut membahas undang-undang bersama DPR dan tidak memilki hak veto. Sementara DPD sebagai Majelis Tingginya juga tidak mempunyai peran yang signifikan dan cenderung bersifat simbolik perwakilan antara Provinsi dan Pusat. Selain itu, seperti yang pernah gw tuliskan, sistem presidensil memang dari awal didesain u...